Penulis: Hardianto Widyo Priohutomo, M.I.P. (Director of Southeast Asia Studies, InMind Institute)
KTT ke-48 ASEAN yang berlangsung di Cebu, Filipina, pada 7–8 Mei 2026, terjadi dalam konteks geopolitik yang tidak biasa: krisis energi global yang dipicu oleh perang Iran sejak Februari 2026 memaksa para pemimpin kawasan mengubah prioritas agenda secara mendadak. Di bawah kepemimpinan Filipina yang mengusung tema “Navigating Our Future, Together”, ASEAN dihadapkan pada tiga tantangan simultan: keamanan energi, ketahanan pangan, dan pengelolaan sengketa Laut China Selatan. Di dalam forum ini, Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto tampil sebagai aktor penyeimbang yang menawarkan proposisi konkret: diversifikasi energi terbarukan kawasan, reformasi cadangan pangan regional, dan seruan agar ASEAN menjadi “zona perdamaian” yang aktif membentuk lingkungan strategisnya sendiri.
Filipina Mengambil Tongkat di Tengah Badai
Pada 1 Januari 2026, Filipina secara resmi mengambil alih Kepemimpinan (chairmanship) ASEAN dari Malaysia. Pengambilalihan ini terjadi dalam keadaan luar biasa, Myanmar tidak dapat memegang giliran kepemimpinannya karena junta militer masih menggenggam kekuasaan pasca-kudeta 2021 sehingga Filipina, sebagai negara berikutnya secara alfabet, maju mengisi posisi tersebut.
Tema yang dipilih, “Navigating Our Future, Together,” mengarahkan prioritas ASEAN melalui tiga pilar: Peace and Security Anchors, Prosperity Corridors, dan People Empowerment. Di bawah kepemimpinan ini, Filipina dijadwalkan menjadi tuan rumah lebih dari 650 pertemuan ASEAN, termasuk dua KTT dan 24 pertemuan tingkat menteri.
Filipina juga menekankan pemanfaatan kecerdasan buatan untuk menghadapi tantangan yang terus berkembang, mulai dari sistem peringatan dini, kesadaran domain maritim, respons bencana, hingga penguatan integrasi ekonomi regional.
Namun, sebelum palu Ketua pertama kali berbunyi di Cebu, konteks global berubah drastis. Meletusnya konflik bersenjata di Timur Tengah pada akhir Februari 2026 dan blokade Selat Hormuz mengirimkan gelombang kejut energi ke seluruh Asia Tenggara, kawasan yang mengimpor sekitar 66 persen kebutuhan minyak mentahnya. Apa yang dirancang sebagai kepemimpinan transformatif dalam digitalisasi dan keamanan maritim harus merespons krisis yang tidak ada dalam naskah perencanaan mana pun.
Krisis Energi sebagai Defining Issue KTT Cebu
Bayang-bayang krisis energi global menyelimuti KTT tiga hari di Filipina ini. Para analis menyebut krisis bahan bakar sebagai “isu penentu” dan Presiden Marcos Jr. bahkan merestrukturisasi agenda KTT untuk memprioritaskan keamanan energi.
Pertemuan di Cebu dihadiri oleh para pemimpin serta menteri luar negeri dan ekonomi dari 11 negara anggota, dengan keamanan energi dan ketahanan pangan menjadi prioritas utama bagi kawasan yang dihuni hampir 700 juta jiwa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, sejumlah pertemuan persiapan KTT digelar secara daring lantaran kelangkaan dan melonjaknya harga bahan bakar penerbangan. Filipina bahkan menjadi negara pertama di dunia yang mendeklarasikan keadaan darurat nasional terkait krisis energi ini.
Di balik pintu tertutup, percakapan sesungguhnya berkisar pada pengelolaan krisis yang ditimbulkan oleh situasi global: pasokan bahan bakar, harga pangan, dan nasib pekerja migran di Timur Tengah. Sementara itu, negara-negara kawasan beralih kepada Amerika Serikat, Brunei, Libya, dan Rusia sebagai sumber alternatif untuk memenuhi kekurangan pasokan minyak.
Filipina mendorong anggota ASEAN untuk menyelesaikan proses domestik yang diperlukan guna menyetujui perjanjian bagi-pakai bahan bakar darurat, memastikan pemberlakuannya sesegera mungkin. Jika terealisasi, ini dapat menjadi preseden baru solidaritas energi kawasan yang selama ini absen dari arsitektur ASEAN.
Dimensi kedua yang tidak kalah mendesak adalah ketahanan pangan. Peringatan tentang risiko El Niño yang ekstrem dan gangguan rantai pasok global membuat isu ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan kebutuhan kolektif yang mendesak untuk direspons secara bersama.
Laut China Selatan: Antara Ambisi COC dan Realitas Geopolitik
Agenda orisinal Kepemimpinan Filipina menempatkan Laut China Selatan (LCS) sebagai isu sentral. Manila, yang menjadi salah satu dari empat anggota ASEAN dengan klaim di LCS, menginginkan finalisasi Kode Tata Perilaku (Code of Conduct/COC) yang mengikat secara hukum, sebuah aspirasi yang telah melalui lebih dari dua dekade negosiasi.
Para pemimpin ASEAN kemungkinan besar akan memperbarui seruan penyelesaian COC antara ASEAN dan Beijing, meski target 2026 menghadapi tantangan besar di tengah kepentingan yang bersaing dan kekhawatiran atas keterkaitan ekonomi yang vital dengan China. Sejumlah analis meragukan Beijing akan membuat konsesi berarti, mengingat China mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut China Selatan, termasuk bagian dari zona ekonomi eksklusif beberapa negara anggota ASEAN.
Negosiasi COC memang merupakan proses terpisah dari KTT itu sendiri, namun diharapkan masuk dalam agenda pembahasan isu regional. Pejabat Filipina menyatakan mereka “didorong oleh kemajuan yang terlihat,” meskipun perjanjian yang mengikat tidak diharapkan terwujud pada titik ini.
Di sisi lain, KTT ini juga memuat perkembangan menarik terkait Myanmar. Junta militer mendorong normalisasi, didukung oleh Thailand. Pemindahan Aung San Suu Kyi dari penjara ke tahanan rumah digunakan sebagai argumen untuk kasus tersebut. Namun ASEAN belum mencapai konsensus atas hal ini, dan Myanmar hanya diwakili oleh Sekretaris Permanen Kementerian Luar Negeri di Cebu, bukan kepala pemerintahan, sebagaimana yang berlaku sejak ASEAN mengecualikan junta dari forum puncak.
Indonesia di KTT Cebu, diantara Simbol dan Peran Substantif
Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Cebu memuat dua dimensi yang patut dicermati: dimensi simbolik dan dimensi substantif. Keduanya saling menguatkan dan memberikan gambaran tentang bagaimana Jakarta memosisikan dirinya dalam arsitektur regional ASEAN.
Secara simbolik, Prabowo tiba di Cebu menggunakan kendaraan MV3 Garuda Limousine produksi PT Pindad dimana ini pertama kalinya kendaraan taktis buatan Indonesia digunakan dalam kunjungan kenegaraan luar negeri. Pilihan ini merupakan pernyataan tentang kemandirian industri pertahanan Indonesia sekaligus cara memproyeksikan identitas nasional di forum regional bergengsi. Diplomasi “peci hitam” yang menjadi penanda visual Prabowo di antara para pemimpin berjas formal turut memperkuat ciri khas pendekatan diplomatik Indonesia yang berani tampil berbeda. Jauh lebih penting dari simbol adalah substansi yang dibawa Prabowo ke meja perundingan.
Dalam isu energi, Prabowo menegaskan bahwa diversifikasi energi bukan lagi pilihan, melainkan sesuatu yang vital dan perlu. ASEAN harus bergerak lebih cepat menuju sumber-sumber alternatif dan mempersiapkan energi terbarukan. Ia juga menyoroti bahwa dinamika ketegangan geopolitik saat ini telah memicu gangguan berkepanjangan pada jalur logistik global utama, yang memberikan tekanan signifikan pada stabilitas pasokan energi di berbagai negara termasuk Asia Tenggara. Sebagai langkah konkret, Indonesia mengumumkan program solar berskala besar yang menargetkan kapasitas signifikan guna memperkuat kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dalam jangka pendek. “Kami sedang membangun program energi surya 100 gigawatt yang sangat ambisius, yang ingin kami selesaikan dalam tiga tahun,” ujar Prabowo dalam forum tersebut. Dalam forum BIMP-EAGA, Prabowo juga menegaskan bahwa keamanan energi adalah tantangan kritis yang harus ditangani secara kolektif di tengah tekanan global dan ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah. Ia mengingatkan bahwa situasi ini telah mengubah isu energi dari tantangan jangka panjang menjadi kebutuhan mendesak yang memerlukan tindakan segera.
Dalam isu ketahanan pangan, Prabowo mengusulkan penyederhanaan mekanisme ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) dan mendorong negara-negara anggota untuk memanfaatkan pangan lokal guna membangun cadangan pangan dan memperkuat ketahanan pangan regional. Ia menegaskan bahwa ancaman krisis pangan akibat cuaca ekstrem dan dinamika geopolitik global perlu diantisipasi melalui kerja sama dan kolaborasi antarnegara. Bagi Prabowo, ketahanan pangan adalah soal kedaulatan yang paling mendasar: “Tanpa pangan, pada dasarnya tidak ada masyarakat. Tanpa pangan, tidak ada kemerdekaan. Tanpa pangan, tidak ada perdamaian.”. Prabowo menyerukan agar ASEAN menjadi contoh nyata, bahwa konflik dan rivalitas geopolitik hanya akan membawa dampak negatif bagi rakyat dan menghambat pembangunan kawasan. Dalam sesi pleno, Prabowo menekankan bahwa ASEAN harus berfungsi sebagai jangkar stabilitas di tengah eskalasi dinamika geopolitik global, melalui kerja sama antarnegara dan solidaritas sesama anggota.
Sentralitas ASEAN dalam Ujian “Seberapa Kuat Fondasi Konsensus Kita?”
KTT Cebu menggarisbawahi paradoks struktural ASEAN yang telah lama dikenal adalah mekanisme konsensus yang menjadi kekuatan organisasi ini sekaligus menjadi sumber kelemahannya ketika berhadapan dengan krisis yang membutuhkan respons cepat dan tegas.
Sebagai sebuah organisasi, ASEAN bergantung pada konsensus, yang berarti pernyataan-pernyataannya hanya sejauh mana yang dapat diterima oleh suara paling konservatif dalam kelompok itu. Kepemimpinan Filipina tahun ini yakni sebagai anggota ASEAN yang paling pro-Amerika Serikat, dipandang akan semakin meredam kritik terhadap kebijakan AS yang secara tidak langsung memperparah krisis energi kawasan.
Survei berpengaruh menemukan bahwa mayoritas para pengambil keputusan di ASEAN, jika dipaksa memilih antara Amerika Serikat dan China, akan memilih China, dan survei itu dilakukan sebelum perang Iran meletus. Fakta ini menempatkan ASEAN dalam posisi yang semakin canggung: harus tetap netral di atas pentas, sementara frustrasi terhadap negara-negara Barat tumbuh di balik layar.
Namun demikian, ada titik terang yang patut dicatat. Pertemuan trilateral antara Filipina, Kamboja, dan Thailand, yang baru-baru ini menandatangani kesepakatan damai yang mengakhiri bulan-bulan bentrokan perbatasan, menunjukkan bahwa ASEAN masih mampu berfungsi sebagai platform fasilitasi perdamaian sub-kawasan. Pertemuan antara pemimpin kedua negara juga merupakan yang pertama dengan Filipina sebagai Ketua, dan Filipina baru-baru ini mengambil alih pimpinan Tim Observer ASEAN yang memantau situasi di perbatasan Kamboja-Thailand.
Ini mengingatkan bahwa nilai ASEAN tidak hanya terletak pada kapasitasnya mengeluarkan pernyataan bersama, melainkan juga pada fungsinya sebagai ruang pertemuan yang memungkinkan dialog di saat jalur bilateral menemui jalan buntu.
Empat Pelajaran dari Cebu 2026
Setidaknya ada empat pelajaran analitis dari KTT Cebu yang relevan untuk studi politik Asia Tenggara kontemporer. Pertama, krisis eksogen memaksa reformasi kelembagaan ASEAN. Tekanan energi mendorong ASEAN mendiskusikan mekanisme bagi-pakai bahan bakar darurat yang dalam kondisi normal membutuhkan bertahun-tahun negosiasi. Krisis bisa menjadi katalis perubahan institusional yang tidak bisa dicapai melalui diplomasi rutin. Ini adalah pelajaran yang perlu diinternalisasi oleh perancang kebijakan kawasan.
Kedua, kepemimpinan ASEAN semakin menuntut kapasitas respons krisis. Filipina menunjukkan bahwa Ketua ASEAN harus mampu merestrukturisasi agenda secara real-time, memfasilitasi dialog yang berada di luar persiapan awal, dan memimpin tanpa kehilangan kohesi kawasan. Ini menuntut kapasitas kelembagaan dan diplomatik yang jauh melampaui sekadar penyelenggaraan pertemuan.
Ketiga, Indonesia sedang mengartikulasikan ulang perannya di ASEAN secara lebih asertif. Pasca-era Jokowi, pemerintahan Prabowo terlihat lebih aktif membawa agenda konkret, bukan sekadar memainkan peran “jembatan” pasif. Usulan tentang energi terbarukan 100 GW, reformasi APTERR, dan seruan “zona perdamaian” mengisyaratkan ambisi Indonesia untuk membentuk, bukan hanya merespons, wacana kawasan. Ini adalah pergeseran halus namun signifikan dalam gaya diplomasi Jakarta.
Keempat, tekanan dari luar kawasan semakin membentuk dinamika internal ASEAN. Pilihan antara kesetiaan kepada Washington atau pragmatisme dengan Beijing bukan lagi abstraksi teoritis, ia hadir dalam setiap keputusan tentang energi, rantai pasok, dan perdagangan. Ketidakmampuan ASEAN mengeluarkan pernyataan kritis terhadap kebijakan AS di Timur Tengah, meski kawasan menanggung akibatnya secara langsung, adalah cermin nyata dari batas-batas konsensus berbasis kedaulatan.
ASEAN, Indonesia, dan Kepemimpinan di Masa Ketidakpastian
KTT ke-48 ASEAN di Cebu menegaskan bahwa Asia Tenggara tidak bisa bersandar pada asumsi stabilitas. Konflik di bagian lain dunia berdampak langsung pada kehidupan rakyat kawasan antara lain harga bahan bakar, ketersediaan pangan, dan nasib para pekerja migran. ASEAN dipanggil bukan hanya sebagai forum dialogis, tetapi sebagai agen keamanan kolektif yang memiliki kapasitas respons nyata.
Dalam konteks itu, peran Indonesia layak dicermati secara serius. Jakarta tidak hanya hadir di Cebu, ia hadir dengan proposisi yang jelas bahwa transisi energi berbasis terbarukan, ketahanan pangan berbasis lokal, dan budaya perdamaian kawasan adalah tiga pilar yang harus dibangun secara bersamaan. Indonesia memperingatkan ASEAN untuk bersiap menghadapi skenario terburuk, sekaligus mendorong negara-negara Asia Tenggara untuk merangkul energi terbarukan di tengah gangguan berkepanjangan akibat perang Iran.
Indonesia melalui kehadiran Presiden Prabowo menekankan pesan bahwa rivalitas antarkekuatan besar tidak boleh mengoyak kawasan ini adalah pernyataan geopolitik yang mengundang ASEAN untuk bersama-sama menolak dinamika Perang Dingin baru. Ia bahkan menekankan vitalnya upaya ASEAN mencegah gangguan jalur perdagangan di kawasan sendiri, termasuk Selat Malaka dan Laut China Selatan, sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif kawasan.
Pertanyaan terbuka yang tersisa adalah apakah ambisi-ambisi yang dirumuskan di Cebu akan menemukan mekanisme implementasi yang memadai. Apakah kerangka berbagi energi darurat akan diratifikasi sebelum krisis berikutnya tiba? Apakah APTERR akan disederhanakan cukup untuk berfungsi efektif? Dan apakah Indonesia, dengan segala potensi dan tantangan domestiknya sendiri, mampu menopang peran kepemimpinan regional yang sedang ia bangun?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu akan menjadi agenda kajian politik Asia Tenggara yang paling mendesak sepanjang sisa tahun kalender 2026.
Rekomendasi Kebijakan
Berdasarkan kajian ini, InMind Institute merumuskan lima rekomendasi kebijakan untuk pemegang kepentingan:
- Segera ratifikasi kerangka “bagi-pakai” bahan bakar darurat ASEAN sebelum akhir 2026 sebagai respons struktural terhadap kerentanan energi kawasan.
- Perkuat mekanisme APTERR melalui penyederhanaan prosedur dan diversifikasi komoditas cadangan, melampaui beras semata, mencakup pangan pokok lokal masing-masing negara anggota.
- Dorong inisiatif jaringan energi terbarukan ASEAN dengan menempatkan Indonesia sebagai hub pengembangan kapasitas solar dan hidro kawasan, memanfaatkan potensi geografi dan sumber daya alam Indonesia.
- Pertahankan netralitas strategis ASEAN dalam rivalitas AS-China, khususnya agar posisi Ketua dari negara manapun tidak mendistorsi keseimbangan wacana kolektif kawasan.
- Percepat negosiasi COC Laut China Selatan dengan menetapkan tenggat waktu yang realistis dan menjajaki mekanisme verifikasi independen yang dapat diterima seluruh pihak.
Views: 8