Penulis: Prof. Firman Noor (Wakil Direktur Eksekutif InMind Institute)
*Artikel ini telah diterbitkan di laman Kompas pada 1 Oktober 2026.
Di tengah kepenatan kehidupan demokrasi kita hari ini, ternyata ada semilir angin segar dari sebuah pesantern terkenal yang telah menghadirkan tokoh-tokoh kaliber nasional maupun internasional. Pesantren itu bernama Pondok Modern Darussalam Gontor yang didirikan oleh tiga serangkai ulama yakni K.H Ahmad Sahal, K.H. Zainuddin Fannanie dan K.H Imam Zarkasyi. Pesantren ini tampak memiliki DNA Civil Society yang kuat. Ini terkait erat dengan bagaimana pesantren ini membangun sikap intelektual. Dalam lingkup Pesantren Gontor para santri telah diajarkan sejak dini dengan prinsip untuk selalu berpikir bebas (independent thinking).
Sebuah prinsip yang menjadi akar bagi sikap kritis, namun tidak selalu berarti beroposisi dengan otoritas. Sikap berpikir bebas atau mandiri sedemikan tidak saja menjadi syarat untuk dapat mengkritisi kondisi stagnasi, namun pada saat yang bersamaan juga menjadi sumber kemajuan atau kemodernan. Sikap kritis pada dasarnya adalah kemampuan bersikap dan mempertanyakan segala hal yang dianggap sudah semestinya, termasuk terhadap sebuah kondisi dogmatis, yang tidak saja belum tentu benar, namun juga belum tentu membawa kebaikan. Dengan adanya sikap berpikir mandiri semuanya menjadi bisa diperiksa dan ditingkatkan menuju kondisi yang lebih baik, agar lebih masuk akal dan lebih membawa manfaat.
Dalam perspektif Hegelian sikap kritis atas sebuah situasi termaktub dalam makna “antitesis”. Sebuah antitesis menantang sebuah tesis menuju anti-antitesis atau sintesis. Dari situ akan terjadi gerak maju sejarah, dari sebuah status-quo-feodalistik menuju puncak peradaban yang modern dan demokratis. Hegel menyebut puncak peradaban itu sebagai “The Absolute”. Sebuah situasi yang diglorifikasinya sebagai “derap langkah tuhan di bumi”, ditandai oleh rasionalitas dan kebebasan universal. Sikap kritis karenanya akan memunculkan peradaban yang memberikan ruang lapang bagi berkembangnya ide-ide rasional menuju kebaikan bersama, bukan hanya kebaikan segelintir orang. Tak pelak, sikap kritis dalam sejarah peradaban manusia adalah musuh alamiah feodalisme dan kemapanan yang menghisap.
Kembali ke Gontor, sikap kritis itu terpelihara dengan baik. Ini tercermin dari sikap dan pernyataan pimpinan pondok pesantrennya K.H. Hasan Abdullah Sahal baru-baru ini. Dihadapan pimpinan negara, beliau menyampaikan berbagai padangan penuh makna secara lugas, namun tetap santun bahkan penuh canda. Pilihan menyampaikan padangan-pandangan itulah yang membuat khalayak terperangah, karena terasa tidak umum terutama dalam atmosfir politik kekinian. Beberapa pesan yang menarik untuk dicatat, misalnya, soal tendensi cari muka kepada penguasa hari ini.
Kemudian pula soal cari ijazah karena tidak memiliki ijazah, yang terasa menggigit di tengah kecurigaan seputar ketiadaan ijazah sang mantan presiden, yang juga masih menjadi bagian kekuasaan. Selain itu, sang kiai juga mengatakan bersedia dikritik oleh para santri jika kinerjanya tidak menunjukkan semangat egaliterianisme. Kiai Sahal pun berdiri tegak saat menyalami presiden dengan hangat. Sebuah gesture yang menunjukan simbol kesejajaran antara pemimpin bangsa dan ulama. Dalam konteks politik hari ini, pernyataan dan sikap Kiai Sahal tersebut menjadi terasa luar biasa. Ini mengingat bahwa dapat bersikap dan berkata apa adanya di hadapan penguasa telah menjadi barang langka di negeri ini.
Selain itu, apa yang dipertunjukan oleh Gontor membuktikan bahwa civil society belum mati. Civil Society sebagai partner dari Negara untuk membangun demokrasi hari ini sangat diperlukan, namun memang tidak mudah diperankan. Sebagian kalangan civil society saat ini bahkan telah terjerumus dalam kondisi tak lagi berjarak dengan Negara, akibat jatuh terlalu dalam kepelukan kekuasaan. Akibatnya alih-alih menjadi penyambung lidah rakyat, mereka akhirnya menjadi bagian dari korporatisme Negara yang menomorduakan rakyat.
Di tengah berbagai peringatan para ahli politik akan eksistensi demokrasi kita yang makin terpuruk, sikap Gontor tentu membawa secercah harapan. Bahwa bangsa ini ternyata tetap berhasil mempertahankan eksistensi civil society sebagai elemen demokrasi dari waktu ke waktu. Dalam bukunya berjudul “Nasionalisme dan Egaliterianisme di Indonesia” Mochtar Pabottingi memperlihatkan bahwa elemen demokratik yang bersendirikan spirit egaliterianisme dan tercermin dari keberadaan civil society memang selalu eksis di berbagai periode kekuasaan. Dia muncul sebagai basis kekuatan demokratik yang berperan penting dalam sejarah politik bangsa ini. Betapapun mengalami sebuah opresi kekuasaan yang panjang, semangat egaliterianisme tidak benar-benar bisa dimatikan.
Karenanya, sikap kritis atas dasar kebebasan berpikir khas Gontor sebagai bagian dari civil society tentu tidak sendirian. Masih ada elemen-elemen bangsa lain, baik di ranah civil society atau political society, yang dapat diharapkan untuk memberikan kontribusi bermakna bagi kehidupan politik kita. Kontribusi ini amat penting terutama agar kehidupan politik bangsa tetap rasional dalam semangat egalitarianisme yang beradab, menuju Indonesia yang modern, berkeadilan dan bermartabat.
Views: 9