Beberapa Pandangan terhadap Kapitalisme Orde Baru

Direktur Riset dan Pusat Data InMind Institute Fitriyah Nur Fadilah, S.Sos., M.I.P. merangkum bebetapa pandangan dalam melihat kapitalisme pada Orde Baru menurut Richard Robison dalam bukunya Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia.

Di dalam buku Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia, Richard Robison mencoba menghadirkan kerangka teoritis yang berbeda dengan kebanyakan pemikir-pemikir politik lainnya dalam upaya mendefinisikan hubungan yang terkait antara negara, ekonomi, dan masyarakat dalam terbentuknya kapitalisme di Indonesia. Menurut Robison, pemerintah memainkan peran yang signifikan terhadap pembentukan dan perkembangan kapitalisme Indonesia paska kolonial. Tidak hanya sekadar untuk memberikan kondisi politik yang kondusif melainkan juga kerangka fiskal dan investasi kapital yang besar.

Dalam membangun asumsinya, Robison menggambarkan konteks politik Indonesia di masa itu. Menurutnya, dengan dipertahankannya UUD 1945, kedudukan presiden lebih kuat dibandingkan DPR. Negara juga memiliki kontrol terhadap DPR melalui veto terhadap calon-calon anggota DPR dan kekuasaan untuk melakukan fusi partai (1973). Terjadi konsolidasi dan sentralisasi kekuasaan militer pada Departemen Pertahanan dan Keamanan, serta masuknya militer ke dalam birokrasi-birokrasi negara. Praktik demokrasi terpimpin juga berlanjut dengan dibangunnya korporasi organisasi politik yang diprakarsai negara yang ditujukan sebagai alat kontrol, mobilisasi, dan sebagainya terhadap kegiatan masyarakat.

Orde Baru sebagai Negara Teknokrat

Di dalam pandangan ini, kebijakan sosial dan politik di bawah Orde Baru dianggap dibentuk atas dasar kriteria ekonomi yang rasional dan universal melebihi kepentingan politik dan sosial. Ini dikarenakan keputusan sejumlah kebijakan ekonomi penting berada di tangan ekonom (teknokrat). Di mana pada periode 1967 sampai 1974/1975 para teknokrat yang diwakili oleh Bappenas menyerukan terhadap diberlakukannya kebijakan pasar bebas dengan meminimalisir peran negara. Akan tetapi menurut Robison, dominasi para teknokrat hanya dikarenakan kebutuhan pemerintah Indonesia terhadap investasi kapital, pinjaman, dan bantuan internasional, bukan dikarenakan kapasitas mereka sebagai ilmuwan. Ini terbukti dengan adanya oil boom yang meningkatkan pendapatan pemerintah dari minyak pada 1973 hingga 981 dimana kebijakan pemerintah cenderung berpihak pada kalangan nasionalis dan menyingkirkan kaum teknokrat.

Orde Baru Sebagai Pemerintahan Birokratik

Berdasarkan pandangan ini, terdapat dua fenomena  politik. Pertama pengambilalihan layanan umum serta kekuasaan di dalamnya oleh penguasa politik dan bercampurnya kekuasaan politik dengan otoritas birokrasi. Kedua, terjadi hubungan patron – klien, yang ditujukan untuk mengamankan kepentingan pribadi masing-masing pihak. Namun demikian, Robison menolak titik pandang demikian dalam menganalisis Indonesia. Sebab dalam tataran praksis, jaringan patron-klien hanya memiliki peran kecil dalam menghadapi rintangan bagi sumber yang menguntungkan. Pada tataran teoritis, pendekatan sistem pemerintahan birokratik tidak mampu menghadirkan mengenai hubungan struktural antara kebijakan, masyarakat dan ekonomi

Orde Baru sebagai Negara Kompredor

Pandangan ini melihat hubungan antara negara, masyarakat dan ekonomi berdasarkan teori ketergantungan. Indonesia dilihat sebagai pihak yang bergantung terhadap kapitalisme global, di mana kapitalisme Indonesia terintegrasi kembali ke dalam sistem global yang mengakibatkan adanya subordinasi struktur ekonomi Indonesia oleh modal internasional.Akan tetapi kondisi demikian hanya terjadi hingga pertengahan era 1970-an. Pada masa kesudahannya, ketika terjadinya oil boom yang mengakibatkan menguatnya nasionalisme ekonomi, teori ketergantungan tidak mampu untuk menjelaskan keadaan ini. Sebab kebijakan ekonomi di Indonesia tidak sekedar ketergantungan terhadap hubungan global, di mana kau teknokrat menjadi budak dari IMF, IBRD dan AS, sehingga kemudian kaum komprador berebut keuntungan yang ditawarkan korporasi multinasional. Perkembangan kapitalisme di Indonesia melibatkan proses akselerasi akumulasi kapital domestik antara negara dan swasta.

Orde Baru sebagai ‘Negara Qua Negara’

Pandangan ini melihat bahwa Orde Baru sebagai birokratik politik yang merupakan kekuatan sosial politik yang saling berkait dengan hak-hak mereka sendiri, yang memiliki kepentingan dan kekuatan berdasarkan posisi jabatan yang mereka miliki sebagai pejabat birokrat. Pertarungan antar sesama pejabat negara di dalam mempertahankan kepentingannya masing-masing dapat dilihat melalui hegemoni yang dilakukan militer di dalam jajaran birokrasi. Selain itu militer juga melakukan represi terhadap partai-partai politik, di mana hal ini mengandung pengertian adanya hegemoni militer terhadap aparat negara untuk mempertahankan dominasi mereka di dalam birokrasi. 

Adapun krisis fiskal yang terjadi di tahun 1965 mengakibatkan negara harus mengamankan basis pendapatannya melalui integrasi kembali dengan kapitalis dunia melalui negosiasi kembali terhadap utang-utang luar negeri Indonesia, program bantuan besar-besaran yang didapatnya melalui pajak perusahaan asing dari minyak, gas dan timah untuk ekspor. Akan tetapi melihat konteks kapitalisme yang berkembang di masa Orde Baru hanya sebagai pemeliharaan basis institusional (negara, militer dan faksi) tidaklah cukup. Robison berpendapat bahwa untuk menjelaskan fenomena di masa Orde Baru haruslah dilihat dalam konteks sejarah dan sosial yang spesifik di mana kelas menjadi faktor signifikan.

Negara dan Kelas

Dalam melihat fenomena kapitalisme yang tumbuh di masa Orde Baru, menurut Robison tidak bisa dilihat melalui pandangan instrumentalis sederhana. Ini karena para birokrat memerintah secara otonom terhadap segala bentuk formal ataupun partai politik berbasis kelas secara nyata. Selain itu, birokrat juga merupakan kapitalis yang mempertahankan kepentingan kelasnya sendiri. Kelas kapitalisme yang bangkit di masa Orde Baru juga bukan berasal dari revolusi kapitalis melainkan menegakkan tatanan masyarakat kapitalis yang sebelumnya telah ada, namun oleh Soekarno di tahun 1957-1965 dicoba diubah. Di mana Soekarno mencoba mengubah struktur kelas untuk mengalahkan modal asing dengan menggantikannya melalui kapitalisme nasional yang dipimpin negara. Hal ini menurut Robison memberikan bencana baik secara ekonomi maupun politik, bahkan memberi sumbangan penting bagi keruntuhan Orde Lama. 

Sehingga jika rezim Soekarno melakukan konfrontasi terhadap struktur kelas, maka rezim Orde Baru melakukan konsolidasi. Meski merupakan rezim otoriter, namun rezim ini sangat sensitif terhadap suara kelas menengah perkotaan, borjuasi nasional, kelas pemilik tanah, pedagang di pedalaman dan birokrasi tingkat bawah yang besar jumlahnya, sebab kelompok ini merupakan basis dukungan masyarakat. Sehinga meskipun negara sebagai alat kelompok kapitalis, namun negara mungkin saja mengambil kebijakan yang secara jangka pendek merugikan kelompok kapital, namun dalam jangka panjang itu dilakukan untuk mengamankan basis negara kapitalis untuk memastikan kepentingan jangka panjang masyarakat kapitalis. Seringkali pada akhirnya terdapat konflik kepentingan antara satu kelompok kapitalis terhadap kelompok lainnya.

Robison menguraikan sejumlah kontradiksi dan tarik menarik kepentingan antar kelompok, beberapa diantaranya adalah kontradiksi antara kapital domestik dan internasional yang melibatkan negara dalam menghadapi kendala untuk di satu sisi menyambut masuknya modal asing serta menyiapkan kondisi untuk mengintegrasikan mereka dengan modal nasional. Juga adanya kontradiksi diantara kapital internasional sendiri terutama antara AS dan Jepang. Selain itu terdapat konfrontasi antara pengusaha modal kecil dengan modal besar, antara modal pribumi dan modal Cina. Dalam tataran politik, terdapat kontradiksi antara penguasa politik dengan kelas menengah mengenai pemerintahan otoriter, demokrasi dan penegakan hukum.

Akan tetapi pendapatan terbesar negara yang berasal dari produksi gas dan minyak bumi serta penerimaan bantuan yang mencapai 73,3 persen dari pendapatan negara tahun 1981/1982 menyebabkan aspirasi kebijakan kelas menengah terabaikan, karena negara terbebas dari ketergantungan terhadap sumber pendapatan domestik. Meski demikian, jalannya pemerintahan Orde Baru dapat dikatakan kompleks karena adanya berbagai kontradiksi kepentingan sebagaimana telah diuraikan. 

Secara keseluruhan, penjabaran teoritis Richard Robison memiliki keunggulan dibandingkan dengan teoritisi ilmuwan lainnya. Di mana ia secara mendetail mampu menjelaskan kontradiksi dan konflik kepentingan diantara kelas-kelas yang berbeda di bawah rezim Orde Baru. Dengan menggunakan perpektif strukturalis (Perspektif ini menganggap bahwa peran negara dalam menguntungkan kelas kapitalis disebabkan oleh kondisi struktural dibandingkan dengan peran negara sebagai alat kelompok kapitalis. Lihat lebih lengkap penjabaran teoritis mengenai pemahaman ini dalam James A. Caporaso dan David P. Levine, Teori-teori Ekonomi Politik, 2008, Yogyakarta: Pustaka Pelajar), Robison mencoba menganalisis struktur-struktur sosial yang saling berkonflik meski sesama kelas kapitalis, sehingga akhirnya negara dengan sifat otonominya mengambil beberapa kebijakan yang dirasa merugikan kelompok kapitalis dalam jangka pendek, namun menguntungkan dalam jangka panjang. Dalam perpektifnya Robison mencoba menguraikan bahwa secara teoritis, kebijakan yang diambil Soeharto semata-mata bukanlah ditujukan untuk menguntungkan kelas kapitalis semata. Namun kebijakan yang dikeluarkan lebih banyak dikarenakan kondisi sruktural.

Meski demikian, jika berdasarkan teoritisi yang hendak Robison kembangkan di dalam bab ini, Robison tidak mengembangkan sifat yang terbentuk dari kapitalisme yang ditumbuhkan di era Orde Baru ini. Merujuk pada tulisan Yoshihara Kunio, kapitalisme yang berkembang di Indonesia secara khusus dan Asia Tenggara secara umum adalah kapitalisme semu. Keadaan ini menyebabkan secara struktural kelompok kapitalis memiliki landasan yang lemah karena ketergantungannya terhadap negara, baik dalam hal permodalan ataupun kebijakan-kebijakan protektif. Selain itu, dengan banyak kerabat Soeharto (anak dan istrinya) yang terjun ke dalam dunia bisnis, maka sebenarnya konflik tarik menarik kepentingan lebih didasarkan pada komplikasi kebijakan Orde Baru. Sebab di satu sisi ingin menciptakan pasar bebas, namun di sisi lain kebijakan yang ada juga memberikan sejumlah proteksi terhadap pihak tertentu (Lihat lebih lengkap mengenai hubungan ini dalam Yoshihara Kunio, Kapitalisme Semu Asia Tenggara, 1990, Jakarta: LP3ES).

Perihal inilah yang tidak dijelaskan oleh Robison dan menjadi sebuah kritik terhadap tulisannya, di mana ia terlalu membesar-besarkan konflik antar kelas kapitalis di dalam pemerintahan Orde Baru. Ia tidak membahas mengenai bagaimana sifat dari kelas kapitalisme yang tumbuh di rezim ini. Jika sebelumnya ia berpendapat bahwa runtuhnya Soekarno akibat mencoba merubah tatanan kelas, maka rapuhnya kelas kapitalisme yang dikonsolidasikan Soeharto sesungguhnya juga menjadi faktor signifikan kehancuran rezim Soeharto di kemudian hari. 

sumber gambar: https://historia.id/politik/articles/gula-masa-orba-DAo41

Hits: 66