InMind Institute: Catatan Pasca Debat Ketiga Pilpres 2024

Situasi Debat Ketiga Pilpres 2024. (Sumber: Jawapos.com)

Debat ketiga Pilpres 2024 telah berlangsung pada Minggu (7/1/2024) di Jakarta. InMind Institute menilai dalam debat yang berjalan lebih dinamis dibandingkan pada debat pertama ini, masih menyisakan beberapa catatan baik terhadap substansi tema maupun performa masing-masing kandidat calon presiden. Narasi yang bersifat saling serang dan sanggah antar ketiga calon juga memenuhi seluruh segmen debat kali ini. 

Direktur Kajian dan Penelitian InMind Institute Hardianto Widyo Priohutomo mengungkapkan Anies Baswedan selaku capres nomor urut 01, lebih banyak memaparkan anomali terkait situasi pertahanan dan keamanan di Indonesia berbasis data. Data yang disampaikan oleh capres nomor urut satu tersebut, cenderung memojokkan capres nomor urut 02 yakni Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI. Ganjar Pranowo selaku capres nomor urut 3, lebih mengedepankan program dibanding kritik terhadap kebijakan terkait pertahanan dan keamanan pada pemerintahan saat ini. Namun, tidak dapat dipungkiri adanya unsur “serangan halus” terhadap Prabowo. “(Ganjar) sehingga tidak berbeda dengan Anies, hanya caranya lebih halus,” ungkap Hardianto. Di sisi lain, Prabowo Subianto dengan jabatan dan pengalamannya berkaitan dengan tema debat ini justru terlihat inferior dan kesulitan berhadapan dengan dua capres lain. 

Sementara itu peneliti InMind Institute, Farhan Abdul Majiid, memandang terdapat dua hal disayangkan tidak tampak dalam jalannya debat ketiga. Pertama, perdebatan soal alutsista yang berfokus pada “apa yang dibeli” bukan “mengapa dibeli”. Kekhawatiran akan alutsista bekas atau second hand dari negara lain yang berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan yang lebih tinggi harus diakui menjadi perhatian berbagai kalangan. “Walau secara teknis, seperti Prabowo jelaskan, hal yg lebih penting adalah jam terbang dari alat-alat tersebut. Tetapi, persoalan yg lebih penting adalah, untuk apa alat-alat itu dibeli. Apa tujuan besarnya?” ungkap Farhan Abdul Majiid. 

Pada saat yang bersamaan, pembahasan mengenai keamanan maritim yang juga erat kaitannya dengan isu alutsista minim diperbincangkan dalam debat. Penting bagi para calon presiden untuk mengemukakan pandangannya dalam mendefinisikan strategi pertahanan Indonesia ke depan. “Sejauh mana proyeksi ancaman sehingga memerlukan kekuatan hingga laut dalam? Bukankah seharusnya sekarang kita harus memperbanyak kuantitas terlebih dahulu agar penjagaan teritorial darat dan laut dapat lebih terawasi? Persoalan ini sayangnya amat minim dibahas padahal penting untuk menurunkan apa saja alutsista yg perlu untuk dibeli,” jelas Farhan.

Kedua, perspektif ancaman dalam pergeseran geopolitik global juga tidak dibahas sama sekali oleh para kandidat. Padahal, para ahli sudah mewanti-wanti akan pergeseran episentrum geopolitik global dari Timur Tengah ke Asia-Pasifik. Memang, Ganjar misalnya, sudah menyebut sekilas ttg “strategic autonomy”, tetapi itu saja belum cukup dan memerlukan elaborasi lebih lanjut dari siapa, terhadap siapa, dan sejauh apa. “Hari ini kita juga mengamati adanya eskalasi ancaman di kawasan. Keberadaan aliansi Quads, AUKUS yg di dalamnya termasuk kerjasama kapal selam bertenaga nuklir, atau dalam skala lebih luas, strategi Indo-Pasifik yg sudah dikeluarkan oleh para kekuatan utama seperti AS, UK, EU, dan Jepang. Semua ini luput dari perhatian debat,” lanjutnya. 

Di sisi lain, peneliti InMind Institute Farhan Abdul Majiid juga mengapresiasi setidaknya tiga hal terkait pembahasan substansi debat. Pertama, keamanan siber sebagai isu keamanan non-tradisional yang diangkat. Permasalahan keamanan siber tidak bisa dilepaskan dari kedaulatan di ranah digital yang hingga hari ini belum benar-benar terdefinisikan dengan baik. Hal ini menentukan paradigma dari sistem keamanan ruang digital dan tentunya penting bagi kedaulatan Indonesia di ranah digital. 

Kedua, dalam subtema globalisasi sudah ada cukup perhatian terhadap peningkatan peran Indonesia di ranah global. Misalnya diplomasi kuliner dan budaya oleh Anies Baswedan, pengutamaan kepentingan nasional oleh Prabowo Subianto, maupun penggunaan sosial media oleh Ganjar Pranowo. “Akan tetapi yang lebih penting adalah menjawab permasalahan menurunnya intensitas globalisasi (slowbalization), sehingga hubungan dagang antar negara menurun. Apalagi kalau dilihat adanya perlambatan ekonomi Cina yang sebelumnya menjadi engine of growth bagi dunia, termasuk Indonesia. Ini perlu diperhatikan agar strategi meningkatkan presensi Indonesia di tingkat global tidak asal-asalan tetapi melalui pertimbangan strategis,” kata Farhan. 


Ketiga, berkaitan dengan kerja sama dengan negara berkembang. Pandangan masing-masing kandidat patut diapresiasi karena dapat memberikan gambaran berkaitan dengan isu isu. Anies yang berorientasi kerjasama berbasis nilai, Prabowo berfokus pada penguatan ekonomi nasional, maupun Ganjar yang mengedepankan kerjasama Selatan-Selatan. Kerja sama Selatan-Selatan memiliki peluang besar dengan peran Cina yang sedang menurun seiring dengan perlambatan ekonomi sementara AS sedang berfokus pada dalam negerinya dan Uni Eropa punya beban sejarah yang sulit dilupakan. Untuk itu Indonesia perlu hadir sebagai kekuatan alternatif. “Satu catatan penting yakni metode pendekatan dengan negara selatan perlu diperbaiki dengan menekankan equality of sovereign nations sehingga tidak mengulangi cara Barat yang cenderung menjadikan mereka subordinate,” pungkasnya.

Views: 42