Lessons Learned From Turkey: Perspektif Sosial Politik, Budaya dan Global – Media Massa dan Keberhasilan AKP dalam Pemerintahan Turki

(GETTY IMAGES)

Media massa dan pers menjadi sebuah alat penting untuk menyampaikan gagasan, mengirimkan pesan tentang pencapaian visi, hingga propaganda. Berbagai sumber literatur yang dikaji berkaitan dengan komunikasi dan politik, sebagian besar dikaitkan dengan adanya peranan media massa dalam tahapan dan proses komunikasi yang dilaluinya, baik media cetak maupun elektronik. Sebagai konsekuensi atas hal tersebut, pendekatan analisis yang digunakann akhirnya lebih banyak menggunakan analisis media massa, terutama berkaitan erat dengan teori-teori media dan pers, hubungan antara media dan masyarakat, sosiologi dan antropologi, dan lainnya. Terkait dengan hal tersebut, Kraus dan Davis dalam tulisannya “The Effects of Mass Communication on Political Behaviour” menyampaikan bahwa tema komunikasi politik telah dilakukan dan gencar dipublikasikan sejak tahun 1959, dengan memberikan informasi bahwa media mulai melakukan konstruksi realitas politik dalam masyarakat.

Branston dan Stafford dalam bukunya terkait “Approaching Media Texts: General Theories” menyampaikan pada tulisan awal bahwa media bukanlah sebuah “benda”, melainkan ia adalah tempat tinggal dari sebagian besar manusia. Hal ini ditandai dengan banyaknya pesan yang mengalir di sekitar atau melalui kita. Terlebih dengan berkembangnya teknologi seperti internet, pesan dan informasi menjadi lebih cepat dan lebih luas pencapaian dan jangkaunnya.  Dalam konteks yang lebih dalam, penggunaan media oleh Pemerintah (termasuk dalam hal ini Pemerintah Turki dalam beberapa dekade terakhir) adalah sebuah keniscayaan. Mereka tidak ingin melewatkan kesempatan mengekspoitasi media (yang mengalir pada hampir semua manusia) kecuali untuk mengkonstruksi masyarakat, mengubah paradigma, dan bahkan melakukan propaganda.

Perkembangan Media dan Pers Turki Masa Ottoman

Perkembangan Media Turki modern tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang Turki dan Ottoman. Tujuan dasar dari perjalanan reformasi modernisasi dan westernisasi Turki adalah menyelamatkan negara. Pada masa pemerintahan Sultan Mehmed II (1808–1839), Ottoman mulai mengambil pendekatan yang sangat berbeda dalam pengelolaan kelembagaan dibandingkan dengan para pendahulu mereka. Sebelumnya, Westernisasi menjadi kebijakan formal sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Namun pada masa pemerintahan Sultan Mehmed II-lah terjadi kemajuan administrasi, reformasi fiskal, dan kebijakan pemerintahan lainnya. Bahkan puncak dari “Tanzimat” tercapai. Salah satu kemajuannya adalah terbentuknya media surat kabar pemerintah yang digunakan untuk mendukung reformasi melalui propaganda.  Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmet Emin Yalman, jurnalis dan profesor Turki, Sultan telah melihat perlunya mengamankan dukungan dan kerja sama rakyatnya untuk memodernisasi Turki.

Dalam sebuah tulisan yang terbit pada 1872, Namık Kemal, seorang intelektual Turki terkemuka, menunjukkan maksud dari “Tanzimat” sebagai serangkaian gerakan reformasi yang memulai periode westernisasi dan modernisasi di Ottoman.  Kehilangan wilayah dan kekalahan militer mendorong Ottoman untuk serius mencari faktor yang mendasari superioritas Barat yang akhirnya menjadi masalah dalam proses modernisasi Ottoman. Pada awal abad kesembilan belas, para elit Ottoman menyadari bahwa reformasi dan modernmisasi militer saja tidak akan cukup untuk mengimbangi Barat. Butuh adanya modernisasi struktur politik, sosial, dan ekonomi. Pers yang dikembangkan yang dapat menginformasikan dan mempengaruhi publik adalah bagian mendasar dari struktur modern ini.

Pada tahun 1865, untuk pertama kalinya, Ottoman membuat peraturan akan pers. Undang-undang Pers Januari 1865 diumumkan, dan sebuah biro pers didirikan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini. Menurut undang-undang baru, setiap surat kabar dan editor perlu mendapatkan izin resmi dari otoritas Ottoman, dan mereka diharuskan menyerahkan salinan yang ditandatangani dari setiap terbitan kepada pemerintah untuk ditinjau dan bertanggung jawab atas hukuman sebagai akibat dari pelanggaran peraturan.

Pada 1865 hingga 1909, terdapat berbagai perubahan kebijakan terkait media dan pers. Setelah Konstitusi 1876 diberlakukan lagi dengan Revolusi Turki Muda pada tahun 1908, pers mulai menikmati status yang jauh lebih baik daripada periode penyensoran yang terlalu ketat sebelumnya. Penyensoran dicabut dan surat kabar serta majalah yang dipenuhi dengan beragam pendapat mulai diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang publik.

Perkembangan Media dan Pers Masa Republik Turki

Pada 29 Oktober 1919, Republik Turki didirikan oleh kepemimpinan nasionalis yang sangat militer dalam komposisi dan struktur pejabatnya. Pemerintah baru yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk, memperoleh legitimasinya melalui kemenangan dalam perang kemerdekaan dan mulai melakukan reformasi penting untuk memodernisasi Turki. Struktur dan pola pemerintahan yang diwarisi dari Ottoman diganti dengan ideologi “Kemalis”, berdasarkan Westernisasi, nasionalisme Turki, sekularisme, dan kultus Atatürk.

Media dan pers pada masa Republik awal dikuasai dan diawasi dengan ketat oleh militer. Setelah Partai Demokrat (DP) mengakhiri rezim partai tunggal pada tahun 1950 dengan mengalahkan Partai Rakyat Republik (Cumhuriyet Halk Partisi, CHP), yang didirikan oleh Atatürk, pemerintahan baru melakukan reformasi liberal selama tahun-tahun awal kekuasaannya dan melonggarkan undang-undang pers yang represif. Namun, setelah mereka terpilih untuk kedua kalinya pada tahun 1954, Partai Demokrat (DP) mengadopsi kebijakan otoriter dan bersikap keras terhadap oposisi dan pers. Pada 27 Mei 1960, militer Turki melakukan kudeta dan mengambil alih pemerintahan untuk mengakhiri polarisasi antara pemerintah dan oposisi.

Pada 1996, Islamic Welfare Party (Refah Partisi, RP) berkuasa di Turki dengan membentuk pemerintahan koalisi dengan sayap kanan dan sayap tengah True Path Party (Doğru Yol Partisi, DYP). Kemenangan ini membuat tentara waspada dan merongrong pemerintahan. Pada 1997, Dewan Keamanan Nasional mengeluarkan daftar tuntutan kepada pemerintah untuk mencegah “penyebaran Islamisasi” di Turki dan untuk memperkuat sistem sekuler. Berbagai kondisi memaksa pemerintah koalisi untuk mengundurkan diri dan menyebabkan penutupan Refah Partisi oleh Mahkamah Konstitusi Turki yang juga melarang para pemimpin kunci partai dari politik aktif. Proses panjang dan dinamika momerandum militer memberikan ‘angin segar’ pada kebangkitan Recep Tayyip Erdoğan dan AKP.

Media dan Pers Turki di Bawah Recep Tayyip Erdoğan dan AKP

Sejak 2002, kekuasaan AKP setidaknya dapat dibagi menjadi periode berikut. Masa reformasi ada pada 3 tahun pertama hingga 2005. Pada 2005-2007, pemerintah AKP fokus memperkuat posisi dalam pemerintahan dan berhasil menunjukkan kekuatannya dalam Pemilu 2007. Dari 2007 hingga 2010, AKP yang beraliansi dengan Gerakan Gülen, berperang melawan pendirian sekuler di negara Turki. Di sisi lain, AKP sukses mendongkrak peningkatan bombastis pada ekonomi Turki.  Setelah tahun 2013, Erdoğan mulai mengambil tindakan yang ‘otoriter’ sebagai akibat dari ketegangan antara AKP dan Gerakan Gülen juga serangan dari sekularis yang masih kuat. Upaya kudeta pada 2016 memberi Erdoğan kesempatan untuk menyerang Gerakan Gülen dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya serta akhirnya menetapkan kekuasaan dengan referendum.

AKP merangkum aspirasi politiknya dalam lima poin berikut: (1) Pemberlakuan konstitusi baru berdasarkan aturan hukum yang menjamin prinsip dan standar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia; (2) Perlindungan hak-hak dasar dan kebebasan setiap warga negara tanpa memandang latar belakang etnis, agama atau ideologi; (3) Keanggotaan penuh di Uni Eropa dan penerimaan kriteria ekonomi dan politik UE; (4) Pembangunan dan stabilisasi ekonomi; (5) Demokrasi partisipatif daripada perwakilan parlementer. Adapun beberapa poin terkait reformasi yang digaungkan AKP pada November 2002, meliputi: (1) Peningkatan kebebasan berekspresi; (2) Menghapus pengaturan anti-terorisme yang mengizinkan hukuman untuk propaganda verbal melawan kesatuan negara; (3) Menghapus hukuman mati; (4) Memberikan hak pengadilan ulang kepada warga negara yang keputusan pengadilannya dicabut oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa; (5) Memberikan izin untuk pendidikan dan penyiaran bahasa Kurdi; (6) Mengakhiri kerasnya kebijakan luar negeri Turki terkait masalah Siprus.

Dalam perjalanan kepemimpinan Erdoğan dan AKP, pro-kontra terhadap kebebasan media dan pers serta kebebasan untuk bersuara mulai dikritisi. BBC yang dikutip oleh Harian Pikiran Rakyat menyebutkan bahwa pemerintah Turki menutup 16 stasiun TV, 45 surat kabar, dan 15 majalah serta menangkap kurang lebih 42 jurnalis Turki.

 Penelitian dari Human Right Watch menyatakan adanya peningkatan pada larangan kebebasan bersuara pada media dan pers sebagaimana tercantum dalam diagram di atas.  Meski hal ini kemudian dibantah oleh Erdoğan bahwa penutupan media dilakukan kepada pro-kudeta 2016. Erdoğan juga menyebutkan bahwa media Barat memiliki standar ganda dalam pemberitaan mereka terhadap pemerintah Turki.

Dalam konteks lebih luas, pembelajaran akan AKP dalam pemerintahan Turki adalah adanya keharusan akan keseimbangan dalam pengaturan media dan pers. Kebijaksanaan dalam memberikan kebebasan bersuara adalah sebuah keharusan. Namun kebebasan tersebut harus diatur dalam Undang-Undang yang tidak mengekang, tidak juga terlalu bebas hingga bisa menyerang personal. Selebihnya, terlepas dari kekangan AKP terhadap media dan pers yang kontra dengannya, Erdoğan menurut penulis berhasil dalam memanfaatkan media dan pers dalam mengkapitalisasi keberhasilan pemerintah Turki dalam berbagai sektor seperti peningkatan ekonomi, pariwisata, dan sebagainya.

Unduh dokumen pada tautan berikut

Hits: 21